SOP

BIDANG MUTASI

SUBBIDANG MUTASI PEGAWAI

SOP Hasil Wawancara Pemohon Pindah dari KabKota ke dalam lingkungan Pemprov Kaltim | Dasar Hukum

SOP Hasil Wawancara Pemohon Pindah dari Luar Kaltim ke dalam lingkungan Pemprov Kaltim | Dasar Hukum

SOP Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Kota se-Kaltim Golongan Ruang IVa dan IVb | Dasar Hukum

SOP Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim Golongan Ruang IIIb kebawah | Dasar Hukum

SOP Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim Golongan Ruang IIIc | Dasar Hukum

SOP Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim Golongan Ruang IIId | Dasar Hukum

SOP Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim Golongan Ruang IVa - IVb | Dasar Hukum

SOP Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim Golongan Ruang IVc ke atas | Dasar Hukum

SOP Pemrosesan SK Pindah dari Pemprov Kaltim ke Kab Kota di Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP Peninjauan Masa Kerja PNS Kabupaten-kota Provinsi Kaltim golongan IVa IVb | Dasar Hukum

SOP Peninjauan Masa Kerja PNS Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP Perbaikan lain-lain pada SK Kenaikan Pangkat | Dasar Hukum

SOP Perbaikan Masa Kerja pada SK Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP Permohonan Persetujuan Pindah dari Pemprov Kaltim ke Kab Kota di Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP Permohonan Pindah Antar Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Dasar Hukum

SOP Permohonan Pindah antar Kabupaten-Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur | Dasar Hukum

SOP Permohonan Pindah dari Kab-kota di Kaltim ke ke lingkungan Pemprov Kaltim | Dasar Hukum

SOP Permohonan pindah dari Kabupaten Kota di lingkungan Kaltim ke luar Kaltim | Dasar Hukum

SOP Permohonan Pindah dari luar Provinsi Kaltim ke Pemerintah Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP Permohonan Pindah dari luar Provinsi ke lingkungan Kab kota di Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP SK Penerimaan Pindah dari Kab-Kota di Kaltim ke dalam lingkungan Pemprov Kaltim | Dasar Hukum

SOP SK Penerimaan Pindah dari Luar Kaltim ke dalam lingkungan Pemprov Kaltim | Dasar Hukum

SUBBIDANG PENGADAAN PEGAWAI

SOP Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS-D) | Dasar Hukum

SOP Pembuatan Petikan SK CPNS | Dasar Hukum

SOP Pembuatan SK CPNS | Dasar Hukum

SOP Pembuatan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan I dan II | Dasar Hukum

SOP Pembuatan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan III | Dasar Hukum

SOP Penyusunan dan Penyampaian STLUD |Dasar Hukum

SOP Penyusunan Rincian Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah | Dasar Hukum

SOP Surat Edaran Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS-D) | Dasar Hukum

SOP Penyusunan Surat Edaran Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil | Dasar Hukum

SOP Perbaikan SK CPNS PNS Golongan I dan II | Dasar Hukum

SOP Perbaikan SK CPNS PNS Golongan III | Dasar Hukum

SOP Rapat Koordinasi Pengadaan Pegawai dengan Kepala BKD KabupatenKota | Dasar Hukum

BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG LAHTA

SOP Pemrosesan dan Pelaksanaan Perekaman Biometrik KPE |Dasar Hukum

SOP Pemrosesan Pembuatan KPE |Dasar Hukum

SOP Pemrosesan Usulan Pembuatan Kartu Istri Kartu Suami |Dasar Hukum

SOP Pemrosesan Usulan Pembuatan Kartu Pegawai |Dasar Hukum

SOP Pendistribusian Karis Karsu |Dasar Hukum

SOP Pendistribusian Kartu Pegawai |Dasar Hukum

SOP Pendistribusian KPE Ke SKPD |Dasar Hukum

SOP Pendokumentasian dan Penyajian Informasi Kegiatan BKD Provinsi Kaltim |Dasar Hukum

SOP Pengelolaan Tata Naskah Berkas Masuk Perubahan Data Pegawai |Dasar Hukum

SOP Pengelolaan Tata Naskah Pegawai Mutasi |Dasar Hukum

SOP Pengelolaan Tata Naskah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov. Kaltim |Dasar Hukum

SOP Pengelolaan Tata Naskah Pegawai pensiun |Dasar Hukum

SOP Penyusunan Brosur Layanan Kepegawaian |Dasar Hukum

SOP Penyusunan Buku Profil Kepegawaian |Dasar Hukum

SOP Penyusunan Buku Saku Kepegawaian |Dasar Hukum

SUBBIDANG INKA

SOP Pelaporan Pemeriksaan Jaringan | Dasar Hukum

SOP Pelaporan Updating Data Melalui Rekonsiliasi Data SIMPEG | Dasar Hukum

SOP Updating Data SAPK | Dasar Hukum

SOP Updating Informasi Website BKD Provinsi Kaltim | Dasar Hukum

SOP Updating Rutin Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) | Dasar Hukum

BIDANG PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI

SOP Penetapan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Hasil Konsultasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIB di Lingkungan Kabupaten/Kota| Dasar Hukum      
SOP Penetapan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional tertentu tanda tangan Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional tertentu tanda tangan Gubernur Prov Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional tertentu tanda tangan Kepala BKD |Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional tertentu tanda tangan Sekda Prov Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional tertentu tanda tangan Wakil Gubernur Prov Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu Tandatangan Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Kaltim  | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu Tandatangan Gubernur | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu Tandatangan Kepala BKD  | Dasar Hukum    
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu Tandatangan Sekda Prov Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu Tandatangan Wakil Gubernur | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris Daerah di Lingkungan KabKota | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Provinsi Kaltim | Dasar Hukum      
SOP Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon II secara Terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Dasar Hukum  
SOP Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon III dan IV secara Terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Dasar Hukum      
SOP Penetapan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanda tangan Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Kaltim  | Dasar Hukum    
SOP Penetapan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanda tangan Gubernur | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanda tangan Kepala BKD  | Dasar Hukum    
SOP Penetapan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanda tangan Sekda Prov Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanda tangan Wakil Gubernur   | Dasar Hukum 
SOP Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas / Pejabat Pelaksana Harian dalam jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemprov. Kaltim | Dasar Hukum    
SOP Penetapan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon I dan II di Lingkungan Pemprov. KalTim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Rotasi dalam jabatan struktural bagi PNS di lingkungan Pemprov. KalTim | Dasar Hukum    

SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PEGAWAI

SOP Penetapan Calon Peserta Diklat Teknis Fungsional bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Calon Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat I  | Dasar Hukum
SOP Penetapan Calon Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat II | Dasar Hukum
SOP Penetapan Calon Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat III&IV | Dasar Hukum
SOP Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah | Dasar Hukum
SOP Penetapan Calon Peserta Diklat PIM III dan IV | Dasar Hukum
SOP Penetapan Calon Peserta Diklat PIM I & II | Dasar Hukum
SOP Fit and Proper Test | Dasar Hukum
SOP Penetapan Calon Peserta Bimtek | Dasar Hukum    
SOP Penyampaian Informasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis  | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Calon Peserta Diklat Prajab | Dasar Hukum      
SOP Pemberian Ijin Belajar untuk DIII, DIV, S1, S2, Spesialis Bidang Profesi dan S3 | Dasar Hukum 

BIDANG PEMBINAAN

SUB BIDANG KEDUDUKAN HUKUM

SOP Penetapan Pemberian Cuti Besar | Dasar Hukum     
SOP Penetapan Pemberian Cuti Sakit | Dasar Hukum     
SOP Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol IVb kebawah | Dasar Hukum     
SOP Penetapan SK MPP  | Dasar Hukum   
SOP Penetapan Hukuman Disiplin  | Dasar Hukum    
SOP Penetapan Pemberhentian Sementara   | Dasar Hukum   
SOP Penetapan SK Pensiun Dini Kab Kota   | Dasar Hukum   
SOP Permohononan Pemeriksaan Pelanggaran Hukuman Disiplin| Dasar Hukum      
SOP Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana   | Dasar Hukum   
SOP Permohonan Perceraian  | Dasar Hukum    
SOP Sumpah Janji | Dasar Hukum

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SOP Kenaikan Gaji Berkala Yang ditandatangani oleh Kepala BKD (Gol Ruang IV/a - IV/b) | Dasar Hukum     
SOP Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Asisten IV (Gol IV/c) | Dasar Hukum     
SOP Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Sekda (Gol. IV/d) | Dasar Hukum     
SOP Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur (Gol. IV/e)    | Dasar Hukum
SOP Pengajuan Usulan Kegiatan Konseling | Dasar Hukum   
SOP Pengajuan Pembuatan Kartu TASPEN  | Dasar Hukum    
SOP Permohonan BAPETARUM   | Dasar Hukum   
SOP Penetapan Penghargaan bagi PNS  | Dasar Hukum    
SOP Penetapan Peserta dan Jadwal Medical Chek up  | Dasar Hukum    
SOP Pengambilan Hasil Medical Chek up    | Dasar Hukum  
SOP Pengurusan Tagihan Medical Chek up   | Dasar Hukum   
SOP Pengusulan SLKS ke Kemendagri   | Dasar Hukum    
SOP Penyerahan Piagam SLKS | Dasar Hukum   
SOP Persiapan Pelaksanaan Penyematan SLKS | Dasar Hukum